DKI Jakarta di era Ahok dan setelah Ahok...

Diskusi dengan Babo 

Ahok selama menjabat sebagai gubernur telah melakukan serangkaian kebijakan yang fenomenal khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Pemrov DKI. Ahok menetapkan standar SDM yang tinggi dengan gaji dan honor yang juga tinggi. Namun pada waktu bersamaan dia juga menetapkan target kerja yang tinggi kepada PNS DKI. 

Sistem pengawasan kinerja PNS dilakukan secara sistematis dengan indek yang transfarance. Sehingga memberi peluang siapapun yang beprestasi baik akan naik dan yang tidak qualified akan tersingkir dengan sendirinya. Memang alokasi APBD DKI meningkat tajam pada pos pengeluaran Pegawai. Namun tingginya pos pengeluaran ini ditutupi dengan efisiensi pada pos anggaran lain yang kebanyakan sebelumnya terkesan mubazir. Dan memaksa PNS meningkatkan pelayanan kepada public.

Sehingga kreatifitas Ahok meningkatkan PAD dan juga dana non budgeter atau dana kontribusi pengusaha atas izin yang didapat semakin luas cakupannya. Dan APBD yang memang terbatas kemampuannya membiayai infrastrukur ekonomi dan social dapat diatasi berdasarkan kinerja yang optimal

Ahok juga menerapkan ebudgeting secara terpadu walau terkesan tidak sempurna pada awalnya namun dalam setahun lebih sudah lebih baik dan menjelang akhir masa jabatannya ebudgeting semakin sempurna sehingga sangat sulit bisa ditembus oleh aparat untuk melakukan korupsi. 

Semua itu bisa dilakukan oleh Ahok karena dia tidak tersandera oleh Partai atau elite politik yang punya kepentingan ekonomi atas jabatan Gubernur. Maklum bahwa sebelumnya posisi gubernur bagi Partai adalah financial resource untuk memperkuat Partai dalam memenangkan Pemilu. Walau Ahok di dukung Gerindra pada awalnya namun dia memilih keluar dari Gerindra ketika agendanya diganggu. Dan tetap menolak menjadi kader PDIP ketika PDIP mendukungnya sebagai Gubernur DKI. Itulah Ahok.

Hanya masalah waktu di pastikan Anies-Sandi akan berkantor di Balaikota. Pertanyaannya adalah bagaimana Anies-Sandi melaksanakan program populisnya sementara APBD DKI lebih separuh habis untuk belanja rutin. Dan hanya menyisakan sedikit untuk program social. Apakah Anies-Sandi akan meniru Ahok yang menekan pengusaha untuk terlibat memberikan kontribusi atas setiap izin yang diberikan PEMDA? 

Keliatannya ini akan sulit karena kenaikan Anies-Sandi di dukung oleh pengusaha yang sebagian besar bermasalah dengan Ahok khsusnya karena kebijakan Ahok yang menekan pengusaha. Tanpa penerimaan di luar anggaran maka hamper tidak mungkin Anies-sandi bisa melaksanakan program plusnya. Bahkan untuk meniru prestasi Ahok saja tidak akan bisa. Kalau ini terjadi maka akan berhadapan dengan pemilih yang sudah terlanjur euphoria dengan janji program populis Anies- Sandi.

Lantas bagaimana solusinya ?

Ada program Anies-Sandi yang luar biasa, yang bila diterapkan akan jadi revolusi ekonomi yang dahsyat. Apa itu. Melakukan sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma “pembangunan berbasis gerakan”. Dengan modal dukungan ormas Islam, Anies –Sandi bisa meniru kota Zhejiang di China. Provinsi Zhejiang yang berbatasan dengan Taiwan.

Kota ini awalnya tidak dirancang sebagai pusat industri tapi pusat pertahanan militer karena berbatasan dengan Taiwan. Hanya selat yang membatasi . Daerah ini sangat sedikit sekali mendapatkan anggaran dari Pusat dan hampir tidak mungkin untuk menciptakan pertumbuhan namun rakyat yang ada di Zhejiang bangkit dengan kemampuan kemandirian. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pendanaan dari budaya arisan. Kebiasaan masyarakat china yang suka berkelompok berdasarkan pertemanan serta hobi hidup hemat dan gemar menabung telah menjadikan system arisan ini mampu sebagai amunisi menuju kemakmuran.

Dengan Modal Dukungan Ormas Islam tentu bisa menjadikan masjid sebagai basis gerakan umat dan pola yang sama bisa juga diterapkan oleh umat non muslim dimana tempat ibadah bukan hanya tempat melaksanakan ritual agama tapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Para pemuka agama berperan sebagai pencerah mengenai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Sehingga program relokasi dapat dilaksanakan dengan skema bukan hanya memindahkan warga tapi juga skema meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. Misal Rakyat tidak mendapatkan ganti rugi tanah namun rakyat berhak atas saham dari RUSUN yang di bangun dimana disamping mereka dapat rumah juga dapat rumah untuk disewakan. Sehingga mereka dapat passive income. 

Hal ini juga dilakukan di zhinjiang. Di setiap RUSUN yang dibangun harus mampu menciptakan kota baru dengan dukungan sarana terpadu. Artinya RUSUN tidak berdiri sendiri tapi berdekatan dengan perumahan elite Swasta, yang bisa menjadi pelanggan atas barang dan jasa yang mereka jual.

Bagaimana pembiayaannya ?

PEMDA bisa mengeluarkan Limited Government Fund Vehicle dengan jenis Revenue Bond atau SUKUK. Artinya Revenue bond itu diterbitkan atas nama proyek yang membungkus dirinya dalam bentuk koperasi namun di organize oleh PEMDA secara tidak langsung dengan mengarahkan institusi terkait mendukung. 

Siapa pembelinya ? Mereka yang kaya tentu akan membeli karena adanya jaminan pasar dari Pemda, dan pemuka agama akan mendorong terbentuknya dana baitul maal agar cost of fund menjadi murah. Seperti halnya di China , setiap proyek social rakyat merupakan gabungan dana public dan dana arisan. PEMDA tidak harus mengemis dana CSR kepada pengusaha. Tapi bisa mendorong pengusaha menempatkan penyertaan modal dalam bentul dana maal atas proyek social yang akan di bangun.

Seperti yang di lakukan oleh Inggeris dengan Community Interest Company (CIC). CIC adalah suatu solusi yang merupakan badan usaha yang bertujuan sosial. CIC khusus untuk usaha yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti pengadaan trasnfortasi umum, pengadaan air bersih, perbaikan lingkungan, sarana umum lainnnya mencakup renewel energy. 

Sebagai suatu badan usaha, CIC tetap boleh mendapatkan laba namun bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana melibatkan masyarakat dalam kemandirian menyediakan segala kebutuhannya. Maksimum dividen boleh dibagi sebesar 5% dari total keuntungan. Sisanya digunakan untuk pengembangan usaha.

Kepemilikan saham dalam CIC bisa lebih dari dua orang. Jumlah modal disetor tidak dibatasi. Namun di Inggeris untuk mendapatkan izin pendirian CIC tidak mudah. Ada Dewan khusus yang dibentuk pemerintah untuk mempelajari konsep usaha serta pribadi pribadi masing pendiri CIC. 

Dewan ini bertugas memastikan bahwa izin yang diberikan memang benar benar usaha yang berhubungan dengan orang banyak. Bila izin CIC diberikan maka CIC bisa melakukan pooling fund kepada publik. Pendukung penyertaan modal ini adalah mereka yang terkait langsung dan tidak langsung dengan usaha CIC. Artinya komunitas sendiri yang membiayai secara gotong royong namun legimate dan terorganisir dengan baik. 

Tak perlu ragu karena penerimaan setiap pooling fund ini diawasi oleh Dewan dengan ketat. Ya layaknya OJK. Dari awal perencanaan sampai pembangun project diawasi ketat oleh dewan. Contoh pembangunan kawasan perumahan, perbaikan lingkungan hidup , penyediaan mikro financing dan lain lain. Dari sinilah program cluster to cluster atau ring to ring di lakukan. 

Dari masyarakat untuk masyarakat. Apabila program ekonomi itu menunjukan hasil maka dana program yang disediakan pemerintah pusat untuk pengadaan rumah murah, kredit murah, kredit tanpa agunan, bantuan modal bagi new comer entrepreneur, dana bedan rumah dan lain sebagainya dapat di sinergikan.

Penutup.

Keberadaan Ahok adalah hikmah terbesar bagi umat islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Ahok telah meletakan fondasi yang memungkin system pemerintah DKI bisa punya reputasi tinggi di hadapan Rakyat. Ahok telah melahirkan paradigm baru bahwa kekuatan real bukanlah partai tapi rakyat. Ahok telah memberikan contoh bahwa siapapun bisa menjadi pemenang. Siapapun berhak memimpin. 

Ahok telah memberi contoh bahwa seburuk apapun kampanye Pilkada, namun demokrasi tetaplah sistem terbaik yang ada. Ini harus di jaga dan bahkan di tingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat lewat program kemandirian. Janji populis tetap di pertahankan namun tidak di delivery dengan to good to be true tapi melalui serangkai kerja keras dan ikatan kebersamaan yang kokoh dengan menjadikan agama sebagai inspirasi melahirkan spiritual setinggi langit namun membumi menyelesaikan masalah keseharian melalui cara cara yang praktis.

Apabila Anies-Sandi gagal maka akan merusak reputasi ormas islam yang telah mendukungnya dan juga reputasi PKS. Jadi manfaatkanlah kemenangan Anies ini sebagai pembuktian kepada publik dalam dan luar negeri bahwa umat islam itu memang hebat. Jadi tidak ada gunanya gerakan agama memaksakan kehendak dengan agenda yang justru meragukan keberadaan hokum dan idiologi Pancasila. Itu hanya buang waktu dan sia sia. 

Politik sudah selesai setelah PILKADA menetapkan gubernur baru terpilih dan selanjutnya bagaimana hidup tertip sebagai warga negara yang patuh hokum dan loyal kepada negara dengan percaya bahwa supremasi hokum berpihak kepada kebenaran, untuk keadilan bagi semua…