Batam

Diskusi dengan Babo - Batam benar benar menuju kejatuhan yang bisa dikatakan gagal sebagai Free Trade Zone. Saat sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 2,2%. Semakin menurunya ekonomi Batam karena dipengaruhi oleh adanya penurunan net ekspor dan konsumsi pemerintah. 

Lantas mengapa Batam sebagai FTZ sampai gagal ? Sebelum kita bahas soal gagalan ini maka sebaiknya kita pahami dulu apa itu Free trade Zone ? FTZ adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan untuk industri di bidang manufaktur ini menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh. Mulai dari pembebasan bebas masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), sampai dengan pembebasan Pajak barang mewah (PPnBM) bagi industri di sini.

Sebagaimana kota Pelabuhan seperti Hong kong , Singapore , Panama, dll awalnya memang berkembang karena di picu oleh regulasi adanya insentif pajak. Bebas Pajak itu bukan untuk tujuan pasar domestik tapi sebagai pemicu terjadinya relokasi industri dan manufaktur dari negara lain ke Batam dan kemudian diekspor lagi sebagai sumber pendapatan devisa negara.

Dari insentif pajak ini maka Batam akan tumbuh sebagai kota pelabuhan yang modern dengan tingkat SDM yang mumpuni dan di lengkapi pusat industri dan manufaktur ringan, juga sebagai transhipment barang setengah jadi untuk diolah menjadi barang jadi.

Untuk memenuhi prasyarat sebagai FTZ maka yang paling utama adalah sistem logistik berkelas dunia. Ketika Tanjung Palapas (Malaysia ) usai di bangun FTZ dengan pelabuhan besar dan canggih guna menyaingi Singapore, Mahatir sempat terkejut. Mengapa ? Tanjung Palapas jangankan bersaing dengan Singapore, bahkan semakin memperburuk citra Malaysia karena management yang buruk. 

Mahatir mencoba mencari tahu apa penyebabnya ? ternyata management FTZ sangat lemah. Singapore dan Hong Kong , bisa hebat karena telah terbentuk budaya menagement Pelabuhan yang ratusan tahun sejak kedua pulau itu ditetapkan inggeris sebagai center point. Akhirnya Mahatir menunjuk Taiwan sebagai pengelola Tanjung Palapas dengan sistem kontrak. Setelah itu , terbukti sukses walau tidak sehebat SIngapore.

Shenzen pada waktu awal di bangun sempat stuck. Karena walau investasi sudah sangat besar dibenamkan pemerintah china, namun tetap saja tidak bisa sejajar dengan Hongkong. Investasi logistik system yang ada menjadi sia sia. 

Akhirnya pemerintah China memutuskan pada tahun 1989 Shenzhen FTZ menunjuk SPA ( Singapore ) sebagai pengelola dan sekaligus consultant pengembangan kawasan Shenzhen sebagai FTZ. Apa yang terjadi kemudian? kini Shenzhen sudah mengalahkan Singapore dan juga Hong Kong, Pengelolaan sudah sepenunya dibawah eksekutif China.

Ketika Pemerintah Soeharto menetapkan Batam sebagai FTZ , dia tidak pernah membayangkan betapa rumitnya mengelola FTZ. Apalagi dengan birokrasi yang ala kadarnya dan sebagian masih punya mental korup. Batam berkembang memang, tapi terkenal di singapore tempat supir taksi cari PSK murahan. Terkenal di luar negeri sebagai gateway nyeludupkan barang ke indonesia.

Belum lagi kecanggihan pengusaha dalam mensiasati Batam sebagai gerbang untuk menyeludupkan barang apa saja termasuk BBM. Dan nampaknya keadaan ini dibiarkan begitu saja. Walau berkali kali otoritas Batam berusaha untuk mendapatkan payung hukum guna mengawal batam dari tindak kejahatan penyeludupan namun kalah dengan lobi pengusaha hitam di pusat maupun didaerah. Sehingga Batam cenderung menjadi pusat berkumpulnya para bandit.

Sejak beberapa tahun lalu ASEAN Free trade Area mulai digagas oleh negara ASEAN. Dan saat itulah Batam tidak lagi menarik bagi investasi yang mengandalkan FTZ. Mitra luar negeri tidak lagi melihat Batam sebagai exciting area untuk investasi. Puncaknya tahun 2016 Indonesia menuju babak baru, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di era perdagangan bebas ini, Indonesia harus bersaing dengan negara lain, utamanya Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Dan Batam sebagai FTZ memang tidak bisa lagi bersaing dan diandalkan.

Lantas apa solusinya ? Pemerintah berencana mengubah status Batam dari kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apa itu KEK ? KEK adalah sebuah kawasan tertentu yang dinilai memiliki kekhususan tertentu. Nah Batam harus ditentukan denga tepat apakah kekhususan Batam sehingga pantas jadi KEK. 

Ini perlu perumusan dan kajian yang tepat. Setidaknya dibutuhkan tiga tahun masa persiapan dan tranasisi Batam dari FTZ ke KEK. Saat sekarang sedang berproses dari desain (kelembagaan) seperti Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK Batam serta BP Batam sebagai Badan Usaha Pengelola KEK sekaligus administrator.

Seharusnya sejak digagasnya Pasar bebas ASEAN tahun 1993, Indonesia sudah harus punya visi kedepan untuk menjadikan Batam mampu berkembang dan bersaing sebagai FTZ. Tapi tidak ada tindakan nyata walau anggaran sangat besar di gelontorkan guna membangun insfrastruktur. Ketika krisis moneter, tidak ada lagi upaya serius. 

Selama krisimon Batam jadi jaring pengaman bagi pengusaha untuk cari untung cepat lewat penyeludupan yang longgar. Ketika SBY terpilih secara langsung sebagai presiden, seharusnya dia punya legitimasi kuat untuk memperkuat payung hukum terhadap Batam agar terhindar dari sistem yang korup seperti mudahnya celah untuk penyeludupan barang. Tapi itu tidak di lakukan.

Untunglah Jokowi bisa bersikap tegas. Tahun 2015 masalah Batam di putuskan secara politik untuk dibenahi dengan memberikan tugas kepada Menteri Perekonimian mengambil langkah strategis bagi masa depan Batam…